Jenis-Jenis Pelanggaran

Pelanggaran yang dapat dilaporkan

Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor dengan itikad baik adalah sebagai berikut :

a.       Tindak korupsi;

b.      Kecurangan;

c.       Ketidakjujuran;

d.      Perbuatan yang melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya);

e.      Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau peraturan perundang-undangan lainnya

f.        Pelanggaran Pedoman Perilaku Perusahaan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya;

g.       Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan perusahaan;

h.      Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan non finansial terhadap perusahaan atau merugikan kepentingan perusahaan;

i.         Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi, serta gratifikasi.

 

Kewenangan Penanganan Pelaporan Pelanggaran

 1.     Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Direksi, atau yang mempunyai hubungan khusus dengan anggota Direksi, maka laporan pelanggaran disampaikan kepada Komisaris Utama. Penanganan lebih lanjut diserahkan kepada Dewan Komisaris dan bila diperlukan investigasi, dapat menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen.

 

2.       Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota  Dewan Komisaris maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada Direktur Utama. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Direksi, dan bila diperlukan investigasi, dapat menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen.

 

3.      Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh karyawan dan anggota petugas Sistem Pelaporan Pelanggaran, maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan langsung kepada Direktur Utama. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Direksi, dan bila diperlukan investigasi, dapat ditindak lanjuti oleh auditor internal.

 

4.    Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota pelaksana Sistem Pelaporan Pelanggaran, maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada penegak hukum yang berwenang seperti Polisi, Kejaksaan, Komisi Pemberantaasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Penyelidik Pegawai Negeri Sipil.

 

 

Formulir

 
Silakan download formulir ini

 

DocumentsDate added

 

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 

 

Pernyataan Benturan Kepentingan

 

 

 

Pakta Integritas Komitmen Penerapan & PTPN VIII Bersih

 

 

file icon FORMULIR_LHKPN_MODEL_KPK-BTooltip 12/24/2013 Hits: 41

 

FORMULIR_LHKPN_MODEL_KPK-B

 

 

file icon FORMULIR_LHKPN_MODEL_KPK-ATooltip 12/24/2013 Hits: 38

 

FORMULIR_LHKPN_MODEL_KPK-A

 

 

file icon Form GratifikasiTooltip 12/24/2013 Hits: 32

 

Form Gratifikasi

 

Media Pelaporan

 

Sebagaimana telah ditetapkan pada Surat Edaran No. 12/SE/024/2011 tanggal 16 Februari 2011 perihal layanan keluhan, pelaporan dapat disampaikan melalui media Whistle Blowing System berikut:

Telepon:

 

E-mail:

08113621212

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atau klik gambar berikut untuk melaporkan melalui form di website:

 

Mekanisme Whistle Blowing System

 

Mekanisme penyampaian saluran khusus bagi pelapor sebagai implementasi WBS selain menggunakanSMS, email dan formulir yang tersedia di website GCG on line, maka dapat disampaikan pula melalui surat resmi yang ditujukan kepada pengelola WBS.

Penyampaian melalui surat resmi  kepada  Pengelola WBS  ditujukan kepada :

Yth. Sekretaris Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)

Jalan Rajawali No. 44

Surabaya

Pengelola WBS adalah Sekretaris Perusahaan yakni Bidang GCG dan Manajemen Risiko. Dalam operasionalnya WBS juga melibatkan Bidang TI.  Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

Input data WBS kedalam Sistem Aplikasi Pengelola Layanan Pengaduan dilakukan oleh Bidang GCG & MR dan/atau Bidang   TI dengan mekanismenya sebagai berikut :

1.       Pengaduan masuk melalui media resmi

2.    Bila pengaduan melalui SMS, secara otomatis pengaduan akan masuk ke dalam Sistem Aplikasi Pengelola Layanan Pengaduan (WBS), namun bila pengaduan melalui email/web/surat resmi,  data dimasukan (entry) ke dalam Sistem Aplikasi Pengelola Layanan Pengaduan (WBS) oleh pengelola WBS

3.       Klasifikasi jenis pengaduan : layanan keluhan atau WBS

4.       Rekomendasi Ketua WBS untuk tindak lanjut

5.       Pendistribusian pengaduan ke pihak yang berwenang

6.       Pihak yang berwenang memberikan feed back (respon) kepada pengelola WBS.

7.   Pengelola WBS memasukkan (entry) data feed back kedalam sistem aplikasi dan meneruskan feed back (respon) tersebut kepada pihak yang terkait.

8.       Menjawab kepada pelapor bahwa pengaduan sudah ditindak lanjuti.

 ***


Hasil investigasi SPI dipergunakan oleh Dewan Kehormatan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk mengeksekusi pelanggaran. Pembentukan Dewan Kehormatan berdasarkan  Surat Keputusan Direksi No. Kpts-091/PTPN/SDM/03/2012 tanggal 28 Maret 2012. Dengan susunan sebagai berikut :

                 Ketua                    : Direktur SDM & Umum

                 Anggota Tetap  :

 1.       Kabag. SDM

 2.       Kabag. SPI

 3.       Kabag. Hukum dan Umum

 4.       Ketua SP-Bun PTPN XII (Persero)

 

Anggota Tidak Tetap :

Manajer/Kepala Bagian tempat terjadinya penyimpangan/pelanggaran

 

Uraian tugas Dewan Kehormatan

1.      Memantau serta mengawasi pelaksanaan dan penegakan Code of Conduct dan peraturan perusahaan

2.      Menerima dan mencatat laporan tertulis, baik dari internal maupun eksternal perusahaan terhadap setiap pelanggaran  code of conduct  dan peraturan perusahaan yang disertai bukti dan identitas yang jelas

3.      Meneliti kebenaran dan keabsahan bukti-bukti dari setiap laporan tertulis yang masuk, dan bila perlu dapat meminta penjelasan lebih terperinci dari pelapor

4.      Melaporkan kepada Direksi setiap pelanggaran Code of Conduct  dan peraturan perusahaan yang telah diteliti keabsahan dan kebenarannya

5.       Memberikan perlindungan terhadap identitas pelapor

6.      Memberikan rekomendasi untuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran  code of conduct  dan peraturan perusahaan, dengan mengacu sepenuhnya kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan serta ketentuan yang berlaku.